AKSI mendukung Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kejuruan melalui perbaikan pendidikan bagi guru dan dosen yang bekerja di sekolah atau institusi pendidikan tinggi vokasi. Indonesia memiliki lebih dari 14.000 SMK, 1.370 perguruan tinggi vokasi yang berbentuk politeknik, akademi, atau akademi komunitas, dan juga berbagai program diploma yang dikelola oleh universitas, institut, dan sekolah tinggi. Terdapat lebih dari 315.000 guru SMK dan 5 juta siswa SMK. Sektor pendidikan vokasi yang besar ini memiliki beragam tantangan dalam meningkatkan mutu lulusan yang siap bekerja di dunia usaha/dunia industri. Oleh karena itu, guru dan dosen vokasi harus memiliki pengetahuan pedagogis dan pengetahuan teknis/kejuruan yang mumpuni, yang selalu diperbaharui dengan keterampilan terkini dari sektor industri.

Dalam kerja sama dengan Center of Excellence di UPI, AKSI akan mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam merevitalisasi sektor Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kejuruan dengan meningkatkan pelatihan calon guru dan dosen dan memperlengkapi pengemangan profesional guru dan dosen vokasi berdasarkan praktik-praktik baik global dan konteks pendidikan vokasi di Indonesia. AKSI akan melekatkan pendidikan vokasi dengan dunia usaha/dunia industri melalui pembentukan Technical Advisory Board pada setiap program pendidikan guru/dosen vokasi dan mendorong pemagangan berkala para guru dan dosen di industri.

Indonesia bertekad untuk menjadi negara yang memimpin ekonomi dunia, yang mampu mengoptimalkan dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari Revolusi Industri 4.0, sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Indonesia, dengan demikian, semakin mengandalkan dirinya pada sektor pendidikan tinggi untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Namun demikian, sebagaimana yang tampak saat ini, sektor pendidikan tinggi masih lambat dalam menghasilkan riset atau studi, dan berbagai inovasi, demi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menjadi referensi bagi pembuatan kebijakan yang baik. Terkecuali dengan keberadaan univesitas negeri dan swasta terkemuka – yang jumlahnya tidak banyak di Indonesia – lulusan pendidikan tinggi Indonesia secara umum tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, atau untuk mendorong ekonomi dan inovasi sosial (rendahnya kualifikasi dan ketidaksesuaian kompetensi di berbagai tingkat pekerjaan profesional terbukti besar, rata-rata 49,5% di seluruh sektor, merujuk pada Survey Pasar Pekerja Nasional).

Salah satu penyebabnya adalah pembiayaan. Institusi pendidikan tinggi Indonesia pada umumya memiliki sumber daya yang sangat terbatas, jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang setara. Di satu sisi, pembiayaan publik terhadap pendidikan tinggi Indonesia menjadi hambatan yang nyata, di lain sisi, strategi pemanfaatannya pun sangat perlu diperbaiki. Hanya terdapat sedikit sekali ruang gerak untuk pemanfaatan biaya secara kreatif, dimana saat ini pos-pos biaya untuk berbagai keperluan sudah terikat dan terkunci dalam sebuah sistem pembiayaan yang baku. Skenario ideal yang didambakan adalah ketersediaan dana yang dapat digunakan secara fleksibel sebagai investasi bagi peningkatan kualitas sektor pendidikan tinggi. Ini tentunya sulit dicapai bilamana otonomi institusi pendidikan tinggi Indonesia masih sangat dibatasi dan didukung oleh sistem kinerja yang kurang dapat diandalkan. Di samping itu, terutama akibat pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020, institusi pendidikan tinggi bergulat dengan yang tantangan sangat tinggi untuk bisa menyesuaikan diri dengan pembatasan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka, serta untuk tetap menjadikan dirinya relevan dengan perkembangan lansekap industri dan pasar kerja.

Oleh karenanya, di bawah dukungan teknis yang diberikan melalui proyek ADB AKSI, akan disusun sebuah dokumen Rencana Investasi/Pembiayaan Perguruan Tinggi. Dokumen yang bersifat usulan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, menekankan cara strategis pemanfaatan atau pembelanjaan biaya pendidikan tinggi, alih-alih pada besaran nilainya. Dokumen ini juga akan menguraikan serangkaian analisis yang dapat menjadi dasar bagi perencanaan pembiayaan sektor pendidikan tinggi Indonesia, disajikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta mitra-mitra pembangunannya dalam bentuk sebuah paket opsi pembiayaan berbasis program khusus, dengan tujuan utama peningkatan kualitas sektor pendidikan tinggi Indonesia. Opsi-opsi ini disesuaikan dengan arah kebijakan nasional yang ada saat ini, utamanya RPJMN 2020-2024, dan strategi pendidikan tinggi Kemendikbud. Analisis berbasis bukti ini dipresentasikan untuk mendorong arah operasionalisasi kebijakan tinggi, yang diwujudkan dalam opsi-opsi program yang konkret. Finalisasi dokumen ini akan dilaksanakan melalui serangkaian pertemuan dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan.