Tentang AKSI

 

AKSI atau Advance Knowledge and Skills for Sustainable Growth in Indonesia, merupakan program kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - yang dalam hal ini dimotori oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - dengan Asian Development Bank (ADB). Sesuai namanya, AKSI dibentuk untuk mendukung sistem pendidikan tinggi Indonesia melalui pengembangan keterampilan dan pengetahuan lanjutan, demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

 

Kunci dari pertumbuhan ekonomi nasional tersebut adalah lulusan pendidikan tinggi dan tenaga kerja profesional Indonesia yang berkualitas, yang berbekal keterampilan dan pengetahuan yang tepat, dan dapat memenuhi tuntutan pasar industri. Oleh karenanya, sepanjang 2019-2023, AKSI bekerja di dua cakupan yaitu di tataran sektor di tingkat nasional dan di tataran universitas di tingkat regional.

 

Di tataran sektor, AKSI mendukung penguatan rencana investasi sektor pendidikan tinggi, dan rencana pengembangan pendidikan dan pelatihan teknis kejuruan bagi calon guru. Keduanya akan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di bidang pendidikan.

 

Di tataran universitas, program-program AKSI difokuskan pada pengembangan sistem dan praktik yang tepat dalam rangka meningkatkan manajemen dan tata kelola universitas agar dapat melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Di sini, AKSI bekerja untuk mendorong peningkatan dalam hal; strategi keuangan universitas, kualitas guru bagi pendidikan teknis kejuruan, akreditasi universitas, metode studi pelacakan, pengetahuan terkait komunikasi lembaga, serta pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi semua anggota tim manajemen universitas.

 

Secara konkret program AKSI terdiri dari tiga kegiatan utama: pembangunan fasilitas belajar-mengajar, infrastruktur pendukung dan pembelian peralatan; peningkatan kualitas staf pengajar dan manajemen universitas; serta pengembangan kurikulum akademik dan sistem manajemen untuk memperkuat proses ajar dan penelitian – utamanya di fokus topik tertentu. Semuanya ditujukan agar universitas dapat menjadi pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

Saat ini, program AKSI diimplementasikan di 4 (empat) universitas terpilih yaitu di Universitas Malikussaleh (UNIMAL), Universitas Jambi (UNJA), Universitas Riau (UNRI), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Keempat universitas ini menjadi contoh implementasi kerangka kerja AKSI sebagai sebuah upaya strategis dan terpadu untuk meningkatkan akses, kualitas dan relevansi pendidikan serta penelitian universitas.

 

Hasil-hasil utama yang diharapkan dari AKSI adalah terselenggaranya program yang responsif terhadap tuntutan pasar, dan meningkatnya kualitas Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kejuruan (technical and vocational education and training/TVET) bagi para guru. Selain itu, proyek ini menargetkan berdirinya sebuah Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (center of excellence/CoE) di masing-masing universitas di atas, sebagai wujud dari praktik baik dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan di atas.


  • Pemimpin Proyek AKSI
    Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D
  • PMU
    Direktur Sumber Daya
    Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed
  • PIU
    Universitas Malikussaleh
    Herman Fithra, Rektor
    Sofyan, Manajer PIU

    Universitas Jambi
    Sutrisno, Rektor
    Zulkarnain, Manajer PIU

    Universitas Riau
    Aras Mulyadi, Rektor
    Fajar Restuhadi, Manajer PIU

    Universitas Pendidikan Indonesia
    Asep Kadarohman, Rektor
    Aim Abdul Karim, Wakil Rektor
  • Asian Development Bank
    Ayako Inagaki
    Direktur
    Divisi Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Sosial
  • Pemimpin Misi
    Sutarum Wiryono
    Petugas Senior Proyek (Pendidikan)

Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Kejuruan

AKSI mendukung Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kejuruan melalui perbaikan pendidikan bagi guru dan dosen yang bekerja di sekolah atau institusi pendidikan tinggi vokasi. Indonesia memiliki lebih dari 14.000 SMK, 1.370 perguruan tinggi vokasi yang berbentuk politeknik, akademi, atau akademi komunitas, dan juga berbagai program diploma yang dikelola oleh universitas, institut, dan sekolah tinggi. Terdapat lebih dari 315.000 guru SMK dan 5 juta siswa SMK. Sektor pendidikan vokasi yang besar ini memiliki beragam tantangan dalam meningkatkan mutu lulusan yang siap bekerja di dunia usaha/dunia industri. Oleh karena itu, guru dan dosen vokasi harus memiliki pengetahuan pedagogis dan pengetahuan teknis/kejuruan yang mumpuni, yang selalu diperbaharui dengan keterampilan terkini dari sektor industri.

 

Dalam kerja sama dengan Center of Excellence di UPI, AKSI akan mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam merevitalisasi sektor Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kejuruan dengan meningkatkan pelatihan calon guru dan dosen dan memperlengkapi pengemangan profesional guru dan dosen vokasi berdasarkan praktik-praktik baik global dan konteks pendidikan vokasi di Indonesia. AKSI akan melekatkan pendidikan vokasi dengan dunia usaha/dunia industri melalui pembentukan Technical Advisory Board pada setiap program pendidikan guru/dosen vokasi dan mendorong pemagangan berkala para guru dan dosen di industri.


Rencana Investasi Pendidikan Tinggi

Indonesia bertekad untuk menjadi negara yang memimpin ekonomi dunia, yang mampu mengoptimalkan dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari Revolusi Industri 4.0, sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Indonesia, dengan demikian, semakin mengandalkan dirinya pada sektor pendidikan tinggi untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Namun demikian, sebagaimana yang tampak saat ini, sektor pendidikan tinggi masih lambat dalam menghasilkan riset atau studi, dan berbagai inovasi, demi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menjadi referensi bagi pembuatan kebijakan yang baik. Terkecuali dengan keberadaan univesitas negeri dan swasta terkemuka – yang jumlahnya tidak banyak di Indonesia – lulusan pendidikan tinggi Indonesia secara umum tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, atau untuk mendorong ekonomi dan inovasi sosial (rendahnya kualifikasi dan ketidaksesuaian kompetensi di berbagai tingkat pekerjaan profesional terbukti besar, rata-rata 49,5% di seluruh sektor, merujuk pada Survey Pasar Pekerja Nasional).

Salah satu penyebabnya adalah pembiayaan. Institusi pendidikan tinggi Indonesia pada umumya memiliki sumber daya yang sangat terbatas, jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang setara. Di satu sisi, pembiayaan publik terhadap pendidikan tinggi Indonesia menjadi hambatan yang nyata, di lain sisi, strategi pemanfaatannya pun sangat perlu diperbaiki. Hanya terdapat sedikit sekali ruang gerak untuk pemanfaatan biaya secara kreatif, dimana saat ini pos-pos biaya untuk berbagai keperluan sudah terikat dan terkunci dalam sebuah sistem pembiayaan yang baku. Skenario ideal yang didambakan adalah ketersediaan dana yang dapat digunakan secara fleksibel sebagai investasi bagi peningkatan kualitas sektor pendidikan tinggi. Ini tentunya sulit dicapai bilamana otonomi institusi pendidikan tinggi Indonesia masih sangat dibatasi dan didukung oleh sistem kinerja yang kurang dapat diandalkan. Di samping itu, terutama akibat pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020, institusi pendidikan tinggi bergulat dengan yang tantangan sangat tinggi untuk bisa menyesuaikan diri dengan pembatasan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka, serta untuk tetap menjadikan dirinya relevan dengan perkembangan lansekap industri dan pasar kerja.

Oleh karenanya, di bawah dukungan teknis yang diberikan melalui proyek ADB AKSI, akan disusun sebuah dokumen Rencana Investasi/Pembiayaan Perguruan Tinggi. Dokumen yang bersifat usulan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, menekankan cara strategis pemanfaatan atau pembelanjaan biaya pendidikan tinggi, alih-alih pada besaran nilainya. Dokumen ini juga akan menguraikan serangkaian analisis yang dapat menjadi dasar bagi perencanaan pembiayaan sektor pendidikan tinggi Indonesia, disajikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta mitra-mitra pembangunannya dalam bentuk sebuah paket opsi pembiayaan berbasis program khusus, dengan tujuan utama peningkatan kualitas sektor pendidikan tinggi Indonesia. Opsi-opsi ini disesuaikan dengan arah kebijakan nasional yang ada saat ini, utamanya RPJMN 2020-2024, dan strategi pendidikan tinggi Kemendikbud. Analisis berbasis bukti ini dipresentasikan untuk mendorong arah operasionalisasi kebijakan tinggi, yang diwujudkan dalam opsi-opsi program yang konkret. Finalisasi dokumen ini akan dilaksanakan melalui serangkaian pertemuan dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan.